Kredit Usaha Rakyat Dorong Perekonomian UMKM

Modal memang menjadi salah satu kendala ketika ingin memulai suatu usaha dan memiliki independent financial secara berkala. Apalagi jika merujuk pada peningkatan perekonomian rakyat ditingkat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Lalu dimana peran pemerintah untuk mendukung hal ini? Karena jika ditinjau sektor perdagangan masih mendominasi pelaku usaha UMKM hingga mencapai 54,4% pada tahun 2018. Porsi berikutnya dikuasai sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan sebesar 23%, sisanya adalah jasa dan pengolahan.

Untuk itu, pemerintah terus menggenjot pertumbuhan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini sebagai bukti upaya pemerintah membuka akses pendanaan tambahan agar mereka makin berkembang. Kendati realisasi penyaluran KUR sepanjang 2018 telah mencapai Rp120 triliun dengan kredit bermasalah (NPL) tercatat 0,24 persen, namun porsi penyalurannya masih didominasi sektor perdagangan. Itu pun usaha mikro menerima pembiayaan terbesar.

Sedikitnya ada 58 juta orang pelaku UMKM yang memutar roda konsumsi nasional selama ini. Mereka tersebar di sektor formal dan lebih banyak lagi di sektor informal.  Karena memang meningkatkan potensi perekonimian mejadi salah satu fokus dari pemerintahan Joko Widodo.

Sumbangan UMKM bagi perekonomian nasional tidak bisa dianggap remeh. Realisasi kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tahun 2018 mencapai sekitar 60,34%. Tahun ini bahkan diproyeksikan tumbuh sampai 65% atau sekitar Rp2.394,5 triliun.

Maka salah satu peran pemerintah adalah meningkatkan perekonomian UMKM dengan menyalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Realisasi porsi penyaluran KUR sektor produksi ini memang naik dari pencapaian pada 2017 sebesar 42,3 persen, meski belum mampu memenuhi target yang ditetapkan dalam 2018 sebesar 50 persen. Mengacu pada wilayah, penyaluran KUR masih didominasi oleh pelaku usaha di Pulau Jawa, dengan porsi penyaluran sebesar 55 persen diikuti dengan Sumatera 19,4 persen dan Sulawesi 11,1 persen.

Sasaran KUR bukan sekadar menggelontorkan dana murah, namun juga peruntukkannya tepat sasaran serta mengangkat perekonomian lokal. Diperlukan terobosan-terobosan brilian agar pelaku usaha semakin mudah mengembangkan bisnis mereka ke level lebih tinggi. Mulai tahun 2017, pemerintah mengeluarkan skema KUR khusus bagi kelompok usaha perikanan rakyat, perkebunan rakyat dan peternakan rakyat. Kelompok usaha ini bisa mendapatkan plafon pembiayaan hingga Rp500 juta. 

Sebagai generasi milineal yang suka traveling, ternyata mulai tahun 2018, sektor pariwisata juga disentuh oleh kebijakan KUR ini. Skema KUR Pariwisata ini dikhususkan bagi usaha produktif yang mendukung bisnis turisme di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Lalu jika ditinjau bagaimana ya Skema KUR pada tahun 2019 ini?

Bertempat di Jakarta, Kamis (4/4/2019) Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 menggelar diskusi bertajuk "Terobosan Baru KUR.

“Pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema KUR sebagai strategi andalan agar mencapai target KUR Produksi sebesar 60 persen pada 2019,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir. 

“Pemerintah hadir untuk membantu masyarakat kecil yang tidak mampu. Sehingga pemerintah hadir lewat penyediaan KUR dengan bunga murah yakni 7 persen,” katanya.

Lantas bagaimana efektivitas kebijakan KUR di tengah lesunya harga komoditas untuk pasar ekspor? Apakah KUR dipakai untuk mengembangkan UMKM pemula dengan pemasaran platform digital dan jasa kurir? Bagaimana dampak dari pengurangan pajak penghasilan (Pph) bagi kinerja UMKM yang memakai dana KUR? Apa rencana pemerintah dengan alokasi anggaran KUR senilai Rp140 triliun pada tahun 2019 ini?

Disampaikan oleh Iskandar Simorangkir Kemenko Perekonomian,  KUR akan didorong melalui produksi lewat skema KUR Khusus. Di antaranya KUR Khusus Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata, dan Pensiun. Seiring semangat itu, Iskandar mengatakan, pemerintah pun melakukan sejumlah terobosan lain demi membuka akses perbankan bagi kelompok usaha, khususnya mikro, yang lebih luas. Yakni, sambung dia, tapi dengan penciptakan skema-skema baru. 

Pada kesempatan itu, Executive Vice President Bisnis Kecil dan Kemitraan BRI Hari Purnomo juga mengungkapkan bahwa bagi pihaknya target KUR Produksi sebesar 60 persen dari total alokasi dana KUR Rp140 triliun, yang mana 80 persen di antaranya ada di BRI, bukanlah hal yang mengkhawatirkan. Pasalnya ada sejumlah hal, sambung dia, yang memupus kekhawatiran tersebut. 

Pertama, menurut Hari, sudah terpetakannya sektor produksi. Sehingga, sambung dia, yang akan yang digarap yang sudah pasti ada offtaker-nya. 

Kedua, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penyaluran dilakukan berdasarkan kelompok. Dimana hal itu, kata dia, bisa melalui KUD atau lainnya.

Hal ketiga, Hari mengatakan, adalah sudah adanya terobosan BRISPOT. Dimana, sambung dia, dari situ prospek penerima kredit potensial bisa di-inject langsung. “Di sini termasuk profil risiko sudah dipetakan, melalui mitigasi berdasarkan wilayah yang terbaik,” katanya.

Itu pulalah sebabnya, Hari menegaskan, terkait penyaluran KUR Produksi, persoalan NPL tidak lagi menjadi isu yag mengerikan.